Bupati Bojonegoro Suyoto Bicara Demokrasi di Afsel

bupati bojonegoro suyoto

Jakarta, Obsessionnews – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, mendapat kehormatan dari masyarakat internasional. Suyoto menjadi salah satu pembicara dan peserta dalam workshop Buntwani ‘The Next Step in Innovation for Good Governance: Moving the Dialogue Forward from Potential to Impact’ yang digelar pada 25-26 Agustus 2015 di Misty Hills Country Hotel, Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

Dalam siaran pers yang diterima obsessionnews.com Minggu (30/8/2015) sore disebutkan, kegiatan yang dilaksanakan TechSoup Global, Open Institute and Making All Voices Count, ini dihadiri 60-an orang dari berbagai dunia terutama Afrika, Eropa, Asia dan Amerika dengan latar belakang: pemerintah, NGO, dan lembaga donor. Para peserta memiliki semangat yang sama, yakni bagaimana mematangkan demokrasi. Pertemuan ini percaya bahwa keterbukaan data dan inovasi penggunaan teknologi informasi akan memperkuat efektifitas akuntabilitas publik, lahirnya berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Sebagai peserta Suyoto tertarik dengan pengalaman Bank Dunia dalam membanguan manajemen banjir berbasis masyarakat dan peta drone, disamping open data berbasis masyarakat di Kenya. Apa yang dilakukan mirip dengan di Bojonegoro, bedanya penggunaan teknologi informatika (TI) sudah lebih dahulu. Begitu pula dengan Platfom Ushahidi, perusahaan nonprofit di Nairobi. Selain membuka open source secara gratis, Daudi Were, salah seorang pendirinya membuat terobosan yang luar biasa, yakni berbisnis tanpa harus memulainya dengan uang dan dia buktikan lewat Ushahidi.

Pada kesempatan itu, Suyoto berbagi pengalamannya soal pembangunan demokrasi di Kabupaten Bojonegoro, juga bagaimana penggunaan TI. Kepada para peserta lainnya, Suyoto berkisah tentang kebijakannya memberikan nomor handphone kepada masyarakat Bojonegoro untuk dapat berkomunikasi dengannya secara langsung, dialog publik setiap Hari Jumat dan membuat program LAPOR sebagai upaya membangun hubungan horisontal dengan publik, penggunaan WhatsApp untuk grup kepala satker, dan grup diskusi untuk pengembangan beberapa agenda. Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro juga melakukan publikasi data-data pemerintah di web dan open data Indonesia.

Tak disangka, pengalaman yang dibagikan Suyoto mendapat apresiasi tinggi dari para peserta lainnya. Di penghujung acara, Dr. George Mukundi (dari African United Council), Lucia (Making All Voice Account), Jeb (Jurnalis New York Times), Daudi (Ushahidi), serta beberapa peserta lain mendatanginya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan mengajaknya untuk berdiskusi dalam forum lebih kecil. Bahkan, salah seorang peserta dari Mozambik merasa sangat terinspirasi dan akan membawa kisah Suyoto ke negerinya.

Terkait perkembangan demokrasi, Suyoto menilai bahwa Afrika Selatan dan Indonesia memiliki tantangan yang sama, yakni bagaimana merawat demokrasi dan menjadikannya efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan, dan kemajuan berkelanjutan. Demokrasi di Afrika Selatan bermula saat Nelson Mandela memenangkan pemilu demokratis pertama tahun 1994 dan mengantarkannya menjadi Presiden Afrika Selatan. Pemilu ini diikuti oleh seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, apapun warna kulitnya, berdasar undang-undang baru yang dirancang untuk menghormati HAM.

Sebelumnya, sejak memerdekaan diri dari Inggris, orang-orang kulit putih yang umumnya keturunan Inggris dan Belanda, berjumlah kurang lebih 11 persen membentuk pemerintahan dan menyelenggarakan pemilu yang hanya diikuti laki-laki kulit putih. Hampir dalam segala hal terdapat pembedaan dengan tegas dan pengistimewaan orang kulit putih, sistem inilah yang disebut dengan apartheid. Sistem ini berakar pada sejarah yang dimulai abad ke-17. Nenek moyang orang kulit putih dari Inggris dan Belanda datang untuk membuka pertambangan berlian, emas dan chrome. Mereka datang membawa pekerja dari Asia. Penduduk asli terpinggirkan karena ridak memiliki kemampuan dan peralatan. Pemerintah kolonial Inggris tentu saja memberikan dukungan militer.

Dominasi ekonomi dan politik kulit putih memang membawa ekonomi Afrika Selatan paling maju di antara negara-negara Afrika. Namun kesenjangan antara kaya miskin sangat tinggi. Penduduk non kulit putih yang mayoritas berkulit hitam lebih banyak hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki hunian yang layak, tingkat pendidikan rendah, dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Semua bentuk perlawanan terhadap rezim apartheid akan menyebabkan penjara bagi pelakunya, termasuk Nelson Mandela yang sempat menghuni penjara selama 27 tahun, dan baru dibebaskan oleh Presiden F.W. De Klerk tahun 1990.

Setelah menjabat sebagai presiden, tantangan terberat Mandela adalah tuntutan balas dendam dan kehendak dominasi oleh kulit hitam. Namun Mandela menegaskan bahwa tujuan membangun demokrasi bukanlah mengubah dominasi dari kulit putih ke kulit hitam. Demokrasi itu untuk hidup berdampingan dengan saling respek dan menghargai. Mandela kemudian membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Selama memerintah Mandela membangun 700.000 rumah layak untuk orang miskin, memberi fasilitas kesehatan gratis kepada anak-anak, dan melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Tentu yang paling menonjol adalah keberhasilan Mandela dalam menyembuhkan luka masa lalu dan menyatukan rakyat Afsel apapun kulit dan keyakinannya.

Indonesia sendiri, menurut Suyoto, memiliki rekam jejak demokrasi yang tidak kalah hebat. Mandela membangun demokrasi dengan musuh yang secara simbolik sangat jelas: apartheid/kulit putih. Sementara di Indonesia, demokrasi dibangun untuk melawan watak dan sikap otoriter, radikal, ingin benar dan menang sendiri justru dari sesama saudara, yang kulit dan agamanya sama. Siapa yang dilawan sebenarnya tidak jelas. Tugas transformasi membangun terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika, penghargaan terhadap kemanusian dan keadilan, moralitas atas dasar ketuhanan dan permusyawaratan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan memerlukan usaha keras dan panjang.

“Baik Afsel maupun Indonesia (baca: Bojonegoro) saat ini sama-sama menghadapi tantangan bagaimana merawat demokrasi dan menjadikannya efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan, dan kemajuan berkelanjutan. Demokrasi terwujud ketika pemerintah hadir atas semua masalah rakyat, pemimpin memiliki hubungan harmonis dengan rakyatnya, dan penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi dibangun bersama-sama. Tidak hanya oleh pemimpinnya, tapi juga rakyat dan seluruh stakeholder. Untuk lnilah pertemuan Buntwani terasa sangat relevan,” ujar Suyoto. (Arif RH)

Baca Juga Dari Kang Yoto

Comments

Loading...