Hindari Kutukan Dengan Dana Abadi

kutukan sumber daya alam

Jawapos.com – Setiap kepala daerah pasti iri kepada Bojonegoro. Daerah yang dulu menjadi langganan banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo itu memiliki lapangan minyak dengan kandungan 375 juta barel yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Selain itu, ada lapangan minyak Sukowati di Desa Campurejo dan Ngampel yang dioperatori Pertamina dan Petrochina East Java.

Dengan potensi itu, Bojonegoro berhak mendapatkan dana bagi hasil (DBH) minyak yang nilainya mencapai USD 2 miliar. Bupati Bojonegoro Suyoto tidak silau dengan mengalirnya pundi-pundi dolar tersebut. Menurut Kang Yoto –sapaan Suyoto–, kutukan paling menonjol adalah ancaman kerusakan lingkungan, konflik sosial, lemahnya daya tahan sosial, serta lahirnya mentalitas pesta di pemerintahan.

Ketika sumber daya mineral dieksploitasi, arus modal mengalir masuk, pendapatan masyarakat dan pemerintah pun naik tajam. ’’Saat itulah ancaman sindrom pesta datang. Masyarakat yang mendapat kesempatan bekerja dan berbisnis tanpa pikir panjang membelanjakan uangnya,’’ kata ketua DPW PAN Jatim itu.

Fenomena kutukan sumber daya alam, kata Kang Yoto, terjadi di beberapa negara. Belanda pernah mengalaminya pada 1960. Beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia juga telah mengalaminya. Pendapatan pemerintah lokal meningkat, namun pertumbuhan kesejahteraan rakyatnya tidak signifikan sampai sumber daya ekstraktifnya hampir habis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Suyoto mengembangkan sistem pembangunan berkelanjutan. Sistem itu sebenarnya sudah dilakukan Kang Yoto ketika awal menjabat bupati pada periode pertama (2007–2012). ’’Saya membayangkan, ibarat sebuah perjalanan sejarah, Bojonegoro sedang dihadapkan pada tiga pilihan. Belok ke kiri, ke kanan, atau lurus tajam mendaki,’’ ujarnya.

Tiga skenario masa depan Bojonegoro itu bisa digambarkan. Pertama, masa depan yang nestapa. Kedua, senang sesaat dan kemudian nestapa berkelanjutan. Ketiga, menunda kenikmatan sesaat dan kemudian maju berkelanjutan.

Kang Yoto mengungkapkan, keadaan nestapa bisa terjadi bila semua saling bertikai ketika ada peluang pekerjaan dan bisnis. Kemudian, mengelola pendapatan dari migas dengan cara gegabah. Uang dihamburkan untuk berbagai belanja fisik dan sosial yang sesungguhnya tidak relevan dengan kebutuhan dasar.

Skenario kedua akan terdengar lebih baik. Pendapatan migas dikelola dengan transparan. Namun, mentalitas pesta menjangkiti masyarakat, tokoh, serta pemimpin. Pendapatan dan belanja selalu dioptimalkan masuk APBD. Berbagai bangunan mercusuar seperti gedung, jalan, jembatan, dan belanja sosial sangat tinggi.

Sebagai daerah dengan pendapatan tinggi, Bojonegoro tentu akan dipandang daerah maju dan gagah. Tidak perlu DAK dan DAU. Tapi, proyeksi produksi migas hanya mencapai titik puncak dalam 3 tahun. Dengan demikian, pendapatan tertinggi Bojonegoro paling lama hanya tujuh tahun. APBD bisa mencapai Rp 4 triliun. Namun, setelah itu, pendapatan menurun.

’’Sebagai daerah yang pernah menikmati dana yang cukup besar, tapi tiba-tiba turun, tentu sangat pedih dan bikin nestapa,’’ imbuh alumnus program peserta MIT-IDEAS (Massachusetts Institute of Technology- Innovative Dynamic Education and Action for Sustainability) 2011 itu. Pemkab Bojonegoro lebih memilih jalan tajam mendaki agar tidak mendapat kutukan.

Bojonegoro memperoleh kenaikan pendapatan dari DBH migas ditambah bagian hasil bisnis, participating interest (PI). Namun, fluktuasi pendapatan bisa dipengaruhi harga internasional migas yang dapat naik dan turun drastis.

’’Situasi nasional membuat para pemimpin pusat menunda transfer pembagian dana bagi hasil. Keadaan ini sudah beberapa kali dialami Bojonegoro dan berakibat pada hampir gagal bayar pada sejumlah proyek yang dilaksanakan,’’ ujar pria kelahiran 17 Februari 1965 itu.

Dari sisi pendapatan, kata dia, Bojonegoro harus hati-hati dalam membuat estimasi pendapatan DBH yang akan dimasukkan dalam APBD. Apalagi UU Indonesia mengatur bahwa daerah yang berpendapatan tinggi, tidak mendapatkan DAK. DAU juga dikurangi bisa sampai nol.

Suyoto selalu berupaya menghasilkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang besar. Karena itu, apabila DBH tidak terealisasi, secara teknis sudah ada dana segar yang menjadi cadangan.

Kemudian, Kang Yoto menginvestasikan dana ke Bank Jatim dalam jumlah besar. Kalau pada 2008 Bojonegoro punya utang Rp 350 miliar ke Bank Jatim, sejak 2012, Kota Ledre itu menjadi pemilik saham terbesar keempat di Bank Jatim.

Bahkan, pada 2016, setor modal di Bank UMKM Jatim ditargetkan hingga Rp 100 miliar atau menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah Pemprov Jatim. Sementara itu, di Bank Pemberdayaan Rakyat (BPR), modal yang disetor diharapkan mencapai Rp 400 miliar pada 2016.

’’Penempatan pendapatan daerah pada sektor perbankan ini, selain untuk investasi, sekaligus dimaksudkan untuk mendorong iklim usaha bagi rakyat Bojonegoro,’’ katanya.

Selain itu, Suyoto juga membentuk dana abadi. Tujuannya, mengantisipasi apabila DBH yang diperoleh Bojonegoro tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan atau potensi migas di Bojonegoro sudah habis.

Ada dua sumber dana abadi yang dimungkinkan. Yakni, 100 persen keuntungan PI dan DBH sekitar USD 2 miliar (Rp 24 triliun). Dengan asumsi konservatif pendapatan bunga 6 persen, Bojonegoro akan memperoleh tidak kurang dari Rp 1 triliun per tahun.

’’Fokus dana abadi ini hanya untuk pembangunan kualitas manusia. Kami sudah menyiapkan 1.200 pelatihan tenaga kerja tahun ini,’’ ungkapnya.

Untuk menjaga keamanan dana, penggunaan dana abadi 90 persen diinvestasikan di sektor keuangan yang paling aman. Untuk menjamin efektivitas penggunaan dana keuntungan, badan pengawas harus mengawasi. ’’Dalam rangka menjaga sifat keabadian dana abadi, dibuat perda. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat diubah, kecuali dengan persetujuan rakyat Bojonegoro,’’ ujarnya. (haf/JPNN/c5/tom)

Baca Juga Dari Kang Yoto

Comments

Loading...