Orientasi Peganggaran Pemerintahan : Mana Musibah dan Mana Yang Berkah ?

Rabo lalu, 15 Maret 2017, saya diundang sharing di workshop ke empat DDD (doing development differently): implementing the new development agenda di jakarta yang diselenggarakan The Knowledge Sector Initiative (KSI), KOMPAK dan World Bank. Forum yang dihadiri berbagai ahli dan praktisi pembangunan dari berbagai negara ini semangatnya ingin mempertanyakan: apakah cara mengola pemerintahan, mengelola pembangunan, khususnya mengelola anggaran sudah efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya ada tiga praktik:
1. Performance Base: Money follow function. Praktiknya: semua struktur harus hidup, karena itu harus diberi anggaran rutin dan kegiatan. Sebab setiap organ organisasi didesign memiliki fungsi untuk melaksanakan misi dan tujuan organisasi. Sering muncul pertanyaan: berapa pagu indikatif.
2. Problem Driven base: Money follow program, program follow problem, problem for Solution, and solution for Sustainable development. Apa masalah utama rakyat agar mampu hidup lebih baik dan menciptakan daya saing bangsa.
3. Dalam praktik staf birokrasi: umumnya normative base: selalu bicara aturan, edaran, instruksi, dan nomenklatur base

Untuk pembangunan berkelanjutan jangan berhenti mempertanyakan dan mengusahakan dengan inisiatif nyata:
1. Apakah dampak setiap program pembangunan pada rakyat secara langsung? Apakah rakyatnya dipersiapkan untuk tumbuh perkembangan atau rakyat yang statis? Ingat negara akan gagal bila gagal membuat rakyatnya lebih sehat, cerdas, produktif dan bahagia. Negara akan gagal bila tidak berhasil membuat generasi mudanya memiliki ketrampilan hidup: trampil berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, inovatif dan trampil menjalani hidup bahagia
2. Siapakah yang menyebabkan lahirnya budaya normative base? Bagaimana mengubahnya
3. Bagaimana menjalankan manajemen pemerintahan (baca pembangunan) yang berorientasi pembangunan rakyat berkelanjutan?

Saya sendiri diundang untuk sharing karena dianggap sejak awal beraliran kedua: Money follow problem. Bagi saya ini lebih tepat, lebih pro pada rakyat, lebih akan membuat Pemerintah hadir menjadi bagian dari solusi rakyat. Itulah sebabnya saya terus mengajak berefleksi.

Tapi masalah utamanya: sejauh mana transformasi aparat birokrasi, elit politik dan NGO untuk satu langkah.

Untuk ini harus juga dijawab dengan tegas pertanyaan dasar apa jenis masalah yang dihadapi rakyat: darurat, primer atau pokok dan tersier (pantese, enak e, Sing liyo Ngene jE)

Politik itu pilihan, teknokratis itu pertimbangan, ingat dampak positif itulah tujuan utamanya!

Bojonegoro, 17 Maret 2017

Baca Juga Dari Kang Yoto

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.