Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah 2017

Bertempat di Gedung Serba Guna, Kamis (26/01/2017) Pemkab Bojonegoro melaksanakan rakor pembangunan daerah tahun 2017 dengan tema besar menjadikan wong jonegoro yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif dan lebih bahagia dengan implementasi open government partnership. Rapat yang di inisiasi kang yoto ini dihadiri oleh seluruh elemen 4 sekawan yaitu birokrasi, akademisi, kalangan bisnis dan komunitas (NGO).

Rakor dilaksanakan dalam rangka untuk saling memahami antar stakeholder dan shareholder tentang apa yang akan diselesaikan di tahun 2017, apa yang akan dilakukan dan yang harus dihasilkan serta melakukan sinergi agar menjadi kuat sehingga bisa bekerja cepat, tepat dan bermanfaat bagi sesama.

Semangat pemerintahan yg terbuka dan apa yg telah dihasilkan di 2016 harus terus berkesinambungan dan semangat itu dibantu dengan pemanfaatan IT agar lebih memudahkan dalam bekerja.

Berbagai masalah seperti konflik agraria dalam hal ini masalah pertanahan yg ada di desa harus menjadikan perhatian dan dimediasi.

Menurut Kang Yoto, kunci sukses dalam melaksanakan pembangunan Bojonegoro setidaknya memerlukan 5 kompetensi dasar, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan inovatif serta kemampuan kecerdasan spiritual.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Ibu Eva dari divisi pencegahan KPK menyatakan apa yg dilakukan sudah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KPK. Ini bisa menjadi best practice yang bisa diterapkan didaerah . Komitmen pimpinan utamanya Bupati dan jajaran sudah sangat mendukung apa yg diinginkan mulai perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi. Apalagi didukung dengan inovasi dan dukungan IT yang sedemikian detail.

Oleh karenanya dirinya akan melihat langsung bagaimana pelaksanaan yang sudah dijalankan. Bahkan dirinya meminta akses agar apa yang dipaparkan tadi bisa diikuti dan apakah benar sudah dijalankan disemua level. Terkait dana desa diharapkan difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Bojonegoro,menurut ibu Eva, komitmen pemimpin dalam hal ini Bupati sudah sedemikian harus mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun NGO. Jangan ada lagi kongkalikong, agar apa yang sudah dicapai bisa terus berlanjut yakni mensejahterakan masyarakat Bojonegoro utamanya mewujudkan wong jonegoro yang sehat,cerdas dan produktif. Keterbatasan anggaran harus dipahami oleh pemerintah dibawahnya.namun tak mengurangi kinerja kita kepada masyarakat.

Diakhir rapat kerja pembangunan daerah tahun 2017 yang berlangsung hari ini, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memberikan beberapa catatan .

Wakil Bupati Bojonegoro Drs H Setyo Hartono memberikan beberapa catatan yakni Mengenai jalan rusak diporos desa pemakai adalah desa lain, akan tetapi yang punya wilayah tak begitu penting. Maka apabila menemukan kondisi seperti ini agar dikondisikan dan dokomunikasikan.

Infrastruktur untuk segera dilaporkan, pengedukan sungai atau pelebaran agar dikomunikasikan.

Pembangunan lokal kelas #sekolah untuk dicermati dan kualitas untuk dijamin.

Desa dipinggir Bengawan Solo langganan banjir, rawan penyakit tempatkan puskesmas di desa-desa yang rawan banjir, penempatan agar secara tepat.

Terakhir adalah satu desa satu kios pertanian untuk segera di lakukan evaluasi.

Bupati Bojonegoro diakhir rakor menjelaskan terkait #jalan apakah jalan propinsi atau pusat kita berkomitmen akan menambal, karena pemahaman masyarakat menjadi tanggungjawab Pemkab Bojonegoro. Untuk jalan desa atau kecamatan jika ada air yang menggenang agar diberikan jalan agar air bisa keluar.

Data kemiskinan agar kades dan perangkat melihat benar data dilapangan jangan sampai mereka yang #miskin justru tak tercover, apalagi masih berkiblat pendukung kades yang diprioritaskan.

DAK #pendidikan masih ada yang kelewatan, jika ada data anak pelajar SMA yang belum masuk maka desa wajib memberi beasiswa kepada anak yang belum tercover, namun jika dana yang diberikan pemkab untuk DAK pendidikan lebih, maka desa wajib mengembalikan kepada pemkab.

Perangkat desa yang jumlahnya semakin sedikit, perda terkait pengisian perangkat desa sudah dibahas, bulan Mei nanti maka pengisian akan mulai di dilaksanakan.

Pemeriksaan inspektur berlaku bagi seluruh desa utamanya #pertanggungjawaban keuangan mereka.

Kepada seluruh camat untuk pastikan mensinkronkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dimasing masing wilayahnya, kepada satker untuk konsisten kapan dan apa yang akan di laksanakan.

Baca Juga Dari Kang Yoto

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.