Sekolah Gratis atau Sekolah Terjangkau ?

“Dengan bantuan langsung dua juta rupiah peranak, mereka mampu membayar SPP. Anak anak Bojonegoro seharusnya tidak ada lagi yang tidak sekolah SLTA, kita bikin anak anak mampu menjangkau biaya pendidikannya”

Soal sekolah gratis atau terjangkau?

Pertanyaan itulah yang saya pikirkan waktu pertama kali mengetahui  angka partisipasi sekolah SLTP dan SLTA di Bojonegoro rendah. Saat itu tahun 2007 di beberapa kab/kota sudah menerapkan sekolah gratis. Saya memilih pendekatan sekolah terjangkau, bukan sekolah gratis.

Pertama, di lima tahun pertama jabatan saya anggaran pemkab sangat jauh dari cukup, fokus kami bangun infrastruktur jalan, pertanian, kesehatan dan pendidikan.

Kedua, jumlah sekolah swasta di Bojonegoro banyak, menurut saya kalau harus gratis tidak boleh hanya sekolah negeri saja, sementara yang swasta tetap bayar.

Ketiga, di Bojonegoro sudah ada sekolah yang karena usianya memiliki reputasi unggulan, para orang tua dengan suka rela mau membayar segala upaya peningkatan proses belajar mengajar.

Keempat, pemberian Bos dalam jumlah besar yang membuat sekolah mampu menutup biaya operasionalnya sehingga tidak perlu lagi menarik siswa alias sekolah gratis, dalam praktiknya membawa masalah, terutama soal perbedaan kebutuhan biaya masing-masing sekolah desa kota yang selama ini berbeda.

Di sisi lain, dengan sekolah gratis ada dua kecenderungan yang merugikan dua pendidikan: peningkatan pendirian sekolah baru terutama swasta, dan praktik bully sebagian guru kepada murid dengan alasan sekolah gratis, posisi murid menjadi lemah.

Lalu bagaimana agar semua anak Bojonegoro usia 16 – 18 tahun dapat kesempatan belajar di SLTA? Kami memilih bantuan langsung kepada anak anak yang sekolah lewat Pemerintah desa. Tahun 2015 sebagai uji coba bantuan yang kami istilahkan dana Alokasi kependidikan (DAK) 500 ribu rupiah persiswa dan 2 juta rupiah persiswa di tahun 2016/2017.

Lewat bantuan langsung ini maka anak anak punya uang untuk membayar sekolah, di manapun sekolahnya, negeri atau swasta. Dengan melibatkan pemdes dan masyarakat maka anak anak mendapatkan kontrol apabila tidak sekolah, percaya diri di depan guru karena membayar biaya pendidikan, sekolah negeri maupun swasta berlomba memberikan layanan terbaik, tidak masalah bila anak sekolah ke luar Bojonegoro.

Lebih bersyukur lagi saat pengelolaan SLTA dipindah dari kabupaten dan kota ke Propinsi issue sekolah gratis atau membayar tidak lagi relevan diperbincangkan di Bojonegoro. Kini tanggung jawab Propinsi memberikan layanan pendidikan SLTA terbaik, sementara pemkab fokus membuat warganya mampu sekolah.

Bagi saya pribadi sungguh bahagia saat sekian anak anak berani bermimpi untuk hidup lebih baik. Beberapa testimoni yang saya dapatkan sungguh memyentuh (beberapa bisa diikuti di istagram: kangyotobgoro dan youtube: mimpi anak Bojonegoro). Sungguh tak terbayang bila bantuan uang dua juta rupiah itu mampu mengubah mimpi anak Bojonegoro.

Bagaimana pendapat Anda ?

Baca Juga Dari Kang Yoto

Comments

Loading...